Mengurai Toponim Daerah di Kulon Progo

Category: Geografis, Sejarah 256 0

Nama geografis sebuah tempat dalam prasasti ditentukan oleh peradaban masyarakat desa setempat (wanua atau embrio desa yang dilengkapi dengan unsur peribadatan dan tataran birokratif) pada masanya. Hal ini juga berlaku terhadap nama geografis di wilayah Kulon Progo. Menurut literatur, diketahui bahwa desa tertua di kawasan Menoreh adalah Desa Pendem (sekarang wilayah Kaligesing) yang diresmikan 19 Maret 881 oleh Rakai Kayuwangi dengan pusat peradaban di muara Sungai Bogowonto.
Sesuai tradisi Śiva giriśa, antara Sungai Progo dengan Sungai Bogowonto sampai abad ke-11 merupakan lokasi peradaban tua dari Pegunungan Widiya/Pāndya. Beberapa desa tua berdasarkan data tahun 2013 yakni Kalibawang (Pantog, Sayangan, Watukucing/Canden, Semaken), Samigaluh (Sarigono, Canden, Ngaliyan, Pringtali), Nanggulan (Sambiroto, Jatingarang), Girimulyo (Grigak), Sentolo (Ploso, Tuksono) Pengasih (Pengasih, Secang, Kamal, Kembang), Kokap (Ngaseman, Tirto, Gunung Kukusan, Anjir, Menguri, Papak), Temon (Karangwuluh, Glagah, Jogahan, Kaligintung), Nanggulan (Sambiroto, Grubug, Jatingarang), Wates (Tambak), Kokap (Tangkisan, Tirto), Galur (Kranggan, Pandowan, Kenteng-Banaran).
Pada periode selanjutnya, ketika masa transisi Syiwa-Budha ke Islam—menjelang abad ke-15—banyak petilasan dan makam tokoh yang kemudian menjadi nama desa, bukit, lembah, dan sungai. Sejak masa Mataram Islam sampai pertengahan abad ke-18, ketika wilayah antara Sungai Progo dan Bogowonto disebut sebagai Tumbak Anyar. Juga setelah reorganisasi kedistrikan (pasca 1831, 1872 sesuai Staatsblad 1872 dan pangreh projo 1903-1933) nama-nama desa di Kulon Progo tetap pada nama asalnya, namun nama geografis seperti gunung, lembah (sawah dan tegalan), serta sungai perlahan menghilang.
Proses tersebut dimulai setelah kebijakan blengketan atau reorganisasi desa pada tahun 1947. Hilang atau bertahannya nama-nama pada toponim tentu tidak terlepas dari sifat marjinalitasnya dari perubahan ruang geo-politik dari Syiwa-Budha ke Mataram Islam, maupun masa kolonial di Kulon Progo. Oleh karenanya penting untuk menelusuri toponim atau asal usul penamaan suatu tempat di Kulon Progo. Walaupun sebatas diskripsi yang bersifat umum melalui tuturan sejarah lokal.

Suto noyo dhadap waru: Toponim di mata ‘Orang Jawa’.

Nama-nama geografis di Kulon Progo pada umumnya menyimbolkan keterpinggiran dan kesahajaan seperti Brosot (bresotan=pergi menghilang), Klisat (Kali Asat), Watumurah, dan lain lain, namun tetap terhubung dengan kekuatan otoritas pada masa itu. Jauhnya negara dan dekatnya desa atau dikenal dengan istilah adoh ratu cerak watu secara perlahan membentuk karakter psikologis sosial masyarakat setempat yang hidup berdampingan dengan lingkungan alam. Oleh karena itu banyak nama-nama wilayah geografis (gunung, sungai, dan lembah) yang disebut sesuai pengetahuan lokal masyarakat. Biasanya berhubungan dengan nama tumbuhan, sistem kehidupan, dan aksi tubuh maupun profesi, tokoh, legenda dan peristiwa, serta kontur alam yang lekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.
Berdasarkan rekaman kolektif, maupun sumber sejarah lokal disebutkan bahwa asal usul penamaan sebuah tempat setidaknya digolongkan menjadi lima hal. Pertama, tumbuhan, diantaranya nama Sentolo dari nama Pohon Sentul (sandoricum koetjape) dengan Elo (ficus racemosa), Kalibawang (sungai dengan tumbuhan bawang-an (amarilis) dan beberapa nama tumbuhan untuk desa-desa seperti Banjaran, Bendo, Besole, Bibis, Bligo, Bugan(gan), Bulu, (n)Degan, Dadap, Dlimas, Dondong, Duren, Duwet, Elo, Gara(o)ngan, Gayam, Gebang, Gintungan, Glagah, Gondang, Gondosuli, Janti, Jengkol, Jeruk, Joho, Kalak, Karang(an), Kawis, Keji, Kembang, Kemiri, Kemuning, Ketileng, Klampis, Kleco,Klepu, Kluwih, Kotes, Krasak, (si)Kunir, (k)Langon, Manggis, Nogosari, Nyamplung, Ori, Pakis, Penggung, Penjalin, Pring, Ploso, (ng)rau, Rejoso, Salak, Salam, Sambiroto, Sarangan, Serut, Sidowayah, Siwalan, Soka, Sono, Sudo, Suren, Tangkil, Tapen, Tileng, Tunjung, Tanjung, Winong, Wora-wari, dan lain-lain.).
Kedua, fitur dan aksi (profesi) tubuh (fisiologis), seperti Gunung Kucir, Papak, Pundak, Tegoroso, Kauman, Mutihan, Jogobayan, (n)Demangan, Krian, dll. Ketiga, tokoh, peristiwa dan legenda (jika dalam penuturan biasanya diawali “nek ana rejaning jaman” atau “mula bukaning”) seperti (si)Wates, (alas) Sidokampir, Adikarto, Karang Kemuning (Joko   Kemuning), Brosot (Ki Truno   Bongso yang brengsotan), Temon (patemon atau titik kumpul), Lendah (Kiai Landoh), Samigaluh (Ki Sami dan Nyi Galuh), Deksa (Daksya/Jayapideksa), Nglinggo, Nglambur, Kulur (ngaku sedulur), Gunung Kelir, Gunung Kukusan, dan lain-lain.
Keempat, penamaan diambil dari kontur atau material alam, seperti (Ngem)bel, (watu)Kenteng, Gunung Blang biru, Watuadeg, Watumurah, Watududha, Sedudha, Kali Kembar, Tempuran, Sowangan, Bleberan, Galur (jalan kerbau), Temon (bertemunya dua atau lebih tokoh), dan lain-lain. Kelima, identitas tempat sesuai kekayaan dan fungsinya, seperti Watumurah, Gunung Kinjeng, (n)Demangan, Bendungan, (pe)Nanggulan, Jangkaran, Sayangan, Kauman, Modinan, (m)babrik (bekas pabrik Belanda), (m)Beteng, Wonopeti, Kedung Banteng, dan lain-lain.

Desa tanpo coro, Kutho tanpo toto

Berbagai kebijakan politis pemerintah (baik kolonial dan republik) tentang pereorganisasian desa, maupun klasifikasi topografis kemudian membuat “wacana baru‟ tentang nama daerah, seperti nama desa, sawah, sungai haruslah yang   tercatat dalam rangka kontrol administasi pemerintahan. Hal tersebut kemudian dibakukan dalam produksi peta-peta awal abad ke-20, yang menjadikan daerah tertentu terlegitimasikan namanya oleh kebijakan tersebut. Perubahan nama desa-desa pasca tahun 1947 yang menggunakan nama Jawa baru, seperti re-lebelisasi kawasan transmigrasi di luar Jawa, semua kemudian bercorak baru (Sidoharjo, Banjarharjo, Jatisarono, Banyuroto, dan lain-lain, yang semuanya diputuskan penamaannya hanya berdasarkan aspek susunan kata seperti Banyumeneng dan Sambiroto digabung menjadi Banyuroto).
Dengan hilangnya toponim lokal di Kulon Progo, maka yang terjadi adalah bahwa identitas wilayah dan geografi tidak lagi merepresentasikan khasanah lokalnya. Beberapa interaksi manusia dengan lingkungannya, pilihan personal dan kolektif dalam dinamika sosial budaya, dan peristiwa kesehariannya semakin jauh dari tempat tinggalnya yang dekat. Seperti Dekso, sampai sekarang masih banyak orang menyebutnya, namun tidak ada status administrasi formal dengan nama Dekso. Kacaunya, terdapat instansi resmi, situs resmi, dan lain-lain yang tetap menggunakan nama Dekso, padahal secara administratif tidak diakui lagi. Sama halnya dengan penyebutan Karangnongko bagi daerah di area Monumen Nyi Ageng Serang, Wates.
Sama halnya dengan nama gunung, goa, dan lain-lain. yang dibuat sebagai wacana superior, seperti Suroloyo, Sariloyo, Indrokilo, Kiskendo, dan lain-lain, justru kehilangan nilai historisnya, karena hanya dibangun berdasarkan legenda yang dirangkai oleh kepentingan tertentu. Walaupun begitu, masih terdapat nama-nama tua yang identik dengan kesuperioran seperti Kotagiri (sebuah kota yang terdapat di atas gunung), Kauman, Demangan, namun dalam realitasnya tempat-tempat tersebut justru mengalami inferior dalam ruang sosio-geografis Kulon Progo. Hilangnya toponim lokal oleh hadirnya toponim baru kemudian membuat desa, gunung, sungai, dan lembah di Kulon Progo semakin terpinggirkan, sampai saat ini.

Related Articles

Tulis komentar Anda. Isi komentar menjadi tanggung jawab pribadi.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.